Judul : DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan
link : DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan
DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan
Terbaik untukmu , Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan anggota legislatif Senayan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk membahas masalah kecurangan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) Tahun Ajaran 2025/2026. Lalu mengatakan pertemuan akan diadakan dalam rapat kerja pekan depan.
"Memang kami juga sedang menyelidiki kecurangan dan kelemahan-kelemahan dari SPMB ini," kata Lalu dalam keterangan resmi DPR pada Jumat, 11 Juli 2025. Salah satu yang menjadi perhatian politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah maraknya praktik pengondisian nilai di rapor siswa untuk mengejar jalur prestasi.
Kemudian memahami masih adanya celah kecurangan meskipun pemerintah telah berupaya mengganti sistem yang dianggap terbaik. Pimpinan komisi bidang pendidikan DPR tersebut menilai pemerintah dan DPR harus mencari solusi dalam pelaksanaan SPMB. "Jika ingin sempurna memang tidak mudah, dibutuhkan usaha dan kerja keras," kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu.
Beberapa laporan di daerah masih menyisakan sejumlah masalah terkait SPMB. Mulai dari praktik menitipkan kursi oleh pejabat, tumpang tindih aturan jalur domisili, hingga masih diberlakukannya ujian membaca, menulis, dan berhitung (calistung) untuk masuk SD.
Sebuah memo yang berkop dan bertanda tangan Wakil Ketua DPRD Budi Prajogo viral di media sosial pada akhir Juni 2025. Memo tersebut berisi permintaan agar satu siswa diterima di sekolah negeri melalui SPMB.
Budi mengaku tidak mengenal siswa dalam memo tersebut dan menyebut dokumen itu dibuat oleh stafnya. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengonfirmasi adanya dugaan kecurangan dalam kasus ini. Tim investigasi Kemendikdasmen menyatakan hingga hari ini tidak ada keterlibatan guru.
Ombudsman RI juga melaporkan berbagai temuan kecurangan dalam pelaksanaan SPMB. Bentuk kecurangan itu seperti pungutan liar yang terjadi oleh komite sekolah, baik dengan alasan pembelian seragam dan sebagainya.
Ombudsman juga menemukan kecurangan pada jalur domisili. Lembaga tersebut melaporkan adanya perbedaan tempat tinggal siswa dengan tempat anak bersekolah masih ditemukan di beberapa daerah. Misalnya, terdapat siswa yang tinggal di Jakarta tapi bersekolah di Bekasi.
Sementara dari jalur prestasi, Ombudsman menemukan mulai adanya pemalsuan dan ketidaktelitian dalam transparansi perhitungan nilai prestasi seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat.
Untuk jalur afirmasi dalam SPMB, Ombudsman menilai pemerintah daerah masih kurang mampu menentukan siapa yang layak mendapatkan jalur afirmasi dan mengabaikan penyandang disabilitas. Mengenai seluruh masalah tersebut, Ombudsman menyebutkan bahwa masalah utamanya disebabkan oleh tidak adanya pemetaan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penerimaan siswa baru di daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Gogot Suharwoto mengklaim pelaksanaan SPMB dari awal dibuka hingga awal Juli 2025 berjalan dengan baik. “Hingga awal bulan ini pelaksanaan SPMB telah berjalan dengan baik,” katanya dalam keterangan resmi pada Kamis, 3 Juli 2025.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan tim investigasi Kementerian tidak menemukan adanya keterlibatan guru dalam dugaan kasus titip kursi di Banten yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo. "Tidak ditemukan adanya keterlibatan guru," kata Mu’ti pada Kamis, 3 Juli 2025.
Mu'ti tidak menjelaskan secara rinci mengenai hasil temuan tim investigasi SPMB Banten. Dia hanya mengatakan yang terpenting, Wakil Ketua DPRD Banten telah dicopot dari jabatannya. "Yang bersangkutan meminta maaf atas kesalahannya dan posisinya sebagai wakil ketua DPRD diganti," kata Mu'ti.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel iniDemikianlah Artikel DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan
Anda sekarang membaca artikel DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan dengan alamat link https://www.punyakamu.com/2025/07/dpr-memanggil-menteri-abdul-muti-untuk.html
0 Response to "DPR Memanggil Menteri Abdul Mu'ti untuk Membahas Masalah SPMB Pekan Depan"
Post a Comment