Judul : PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data
link : PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data
PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data
Terbaik untukmu - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel, Yeni Rahman (48), mengkritik jawaban Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi (45).
Disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (8/7) malam. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud.
Agenda Rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029.
Yeni menilai sejumlah pertanyaan penting tidak dijawab secara jelas dan berbasis data, khususnya terkait defisit anggaran senilai Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Jawaban yang disampaikan belum menyentuh inti masalah dan tidak didukung data yang memadai. Ini membuat kami meragukan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Yeni.
Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal masalah ini agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Kami memiliki pertanyaan yang cukup rinci, yaitu berapa defisit anggaran saat ini, bagaimana kondisi kas Pemprov pada tahun 2024, dan berapa dana yang telah disalurkan ke kabupaten/kota," katanya.
Namun, kata Yani, jawabannya bersifat normatif dan tidak menyentuh inti permasalahan yang ditanyakan.
"Padahal kami banyak mengkritisi angka-angka. Jangan sampai seolah-olah dana bagi hasil sudah disalurkan, tapi ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemprov," tegasnya.
Menurut Yeni, sikap Pemprov terkesan menghindari transparansi posisi keuangan daerah. Padahal, Fraksi PKS menginginkan penjelasan yang konkret dan berbasis data.
"Kami sudah beberapa kali membaca dokumen jawaban tersebut, tetapi tidak ada penjelasan rinci mengenai penyebab defisit yang terjadi. Ini menyangkut APBD, bukan masalah kecil," katanya.
Ia juga menyesali sikap Pemprov yang dianggap tidak serius dalam menjawab pertanyaan yang diajukan secara serius.
"Kami bertanya dengan data, jawaban yang kami terima tidak jelas. Berbeda pertanyaan, berbeda pula jawabannya," jelasnya.
Fraksi PKS juga menyoroti naskah akademik RPJMD yang tidak mencerminkan arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan.
"Kami kecewa, dokumen sepenting ini hanya 78 halaman dan isinya lebih banyak teori tanpa penjabaran teknis," kata Yeni.
Ia memperingatkan Pemprov lebih serius dalam menyusun dokumen perencanaan.
"Jika dasarnya lemah, jangan harap RPJMD dapat dijalankan dengan baik," tegasnya.
Faksi Demokrat
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyuddin, mengkritik jawaban Pemprov terkait utang DBH kepada kabupaten/kota yang dinilai masih terlalu umum dan tidak rinci.
Menurut Fatma, jawaban yang disampaikan oleh Pemprov hanya menyebutkan bahwa pembayaran DBH akan dilakukan setiap dua atau tiga bulan, tanpa menyertakan angka pasti yang akan dibayarkan.
"Ada beberapa hal yang masih mengganjal di pikiran saya, terutama terkait pembayaran DBH. Di sini tidak tercantum angka atau nominal sama sekali. Kami dari Fraksi Demokrat membutuhkan rincian," kata Fatma, Selasa (8/7).
Ia menilai, jawaban tersebut hanya bersifat naratif, tidak disertai data teknis yang diperlukan untuk mengukur tanggung jawab keuangan pemerintah daerah.
"Fraksi Demokrat ingin mengetahui secara detail seberapa besar utang DBH yang akan dibayarkan setiap dua atau tiga bulan. Termasuk berapa yang direncanakan dibayar pada tahun 2025, 2026, hingga 2027," katanya.
Bagi Fatma, kejelasan data ini sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
Selain itu, transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kabupaten/kota disalurkan secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya.
"Kami ingin memastikan tidak ada daerah yang dirugikan akibat ketidaktepatan alokasi atau keterlambatan pembayaran," katanya.
Faksi Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, berharap dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemprov Sulsel.
Menurutnya, dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.
"Fraksi Gerindra mendukung pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi refleksi dan dasar untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif ke depan," katanya, Selasa (8/7).
Ia menekankan pentingnya keterlibatan DPRD dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang secara langsung berdampak kepada masyarakat.
"Kami berharap Pemprov senantiasa memperhatikan pandangan dan masukan dari DPRD," katanya.
Ia menilai, masih perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Fadel menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pembiayaan berbagai program strategis daerah.
Blok PKB
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengapresiasi penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
Menurut Zulfikar, seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi PKB telah dijawab dengan baik dan memuaskan.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov, khususnya kepada Ibu Wakil Gubernur atas sikap, jawaban, dan penjelasan yang disampaikan. Semua pertanyaan dari Fraksi PKB dijawab secara sempurna," katanya, Selasa (8/7).
Pembagian PPP
Anggota Fraksi PPP DPRD Sulsel, Salman Alfarizi, mengapresiasi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, atas sikap dan semangatnya dalam menyampaikan pandangan pemerintah pada paripurna RPJMD.
Salman menilai, kehadiran dan penyampaian langsung Wakil Gubernur yang berdiri hampir dua jam hingga menjelang tengah malam menjadi bukti nyata komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
"Kami mengapresiasi Ibu Wagub dengan semangat menyampaikan pandangannya dalam paripurna. Itu menunjukkan wujud nyata dari prinsip pemerintahan yang akuntabel dan transparan," katanya, Selasa (8/7).
Fraksi PPP menilai, sejumlah respons pemerintah dalam dokumen RPJMD menunjukkan langkah positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Beberapa poin penting yang dicatat PPP antara lain komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan digital, sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan global.
Selain itu, Salman menyoroti perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
"Pemerintah telah menganggarkan pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan, ini langkah yang patut diapresiasi," katanya.
Faksi Harapan
Anggota Fraksi Harapan (Hanura-PAN) DPRD Sulsel, Irfan AB mengapresiasi jawaban yang disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.
Menurut Irfan, seluruh poin yang disampaikan telah dijawab dengan baik dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak Fraksi Harapan.
"Kami menerima dan mengapresiasi jawaban yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur semalam. Dari seluruh poin yang dijelaskan, tidak ada masalah dari kami," kata Irfan, Selasa (8/7).
Meskipun demikian, ia menegaskan, Fraksi Harapan tetap mengawal seluruh jawaban tersebut dalam pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus.
Demikianlah Artikel PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data
Anda sekarang membaca artikel PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data dengan alamat link https://www.punyakamu.com/2025/07/pks-demokrat-gerindra-kecewa-jawaban.html
0 Response to "PKS, Demokrat, Gerindra Kecewa: Jawaban Wakil Gubernur Sulsel Tidak Berdasarkan Data"
Post a Comment