Judul : Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi
link : Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi
Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi
"Nah, jadi karena itu, bapak-bapak silakan sampaikan, suratnya sudah masuk dan menurut saya tadi sekali lagi agar ini tidak dibahas berlebihan ke sana kemari, bacakan minta pendapat masing-masing fraksi sehingga menjadi pendapat DPR. Jika semua mayoritas mengatakan ini tidak memenuhi syarat, selesai. Kasus ditutup," kata Doli.
Terbaik untukmu Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, jika DPR dan MPR tidak segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilayangkan pada Juni 2025 lalu.
Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Slamet meminta legislatif tidak mengabaikan surat usulan pemakzulan yang telah dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR.
"Jika kita sudah mendekati dengan cara yang sopan, tetapi diabaikan, tidak ada langkah lain selain mengambil secara paksa. Kita duduki MPR di Senayan. Oleh karena itu saya meminta persiapkan kekuatan," kata Slamet.
Slamet menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi bangsa. Dia menilai keberadaan Wakil Presiden Gibran di pucuk kepemimpinan negara menempatkan Indonesia pada situasi yang genting.
"Negara kita memang berada di ambang kehancuran, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujarnya.
Menurutnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menunjukkan sikap yang elegan dengan mengirim surat kepada DPR dan MPR.
Surat-surat yang telah kita sampaikan, kita masih sopan, tetapi mereka terlihat tidak sopan, tidak dijawab.
"Oleh karena itu, kita tidak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara tegas. Mau tidak mau harus begitu," tegas Slamet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR RI segera membacakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI.
Awalnya, anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan bahwa sistem demokrasi maupun hukum di Indonesia sudah mulai teratur.
Menurut Ahmad Doli Kurnia, hal itu juga harus didukung dengan komitmen untuk taat terhadap sistem dan hukum yang telah dibangun.
"Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Harto mengundurkan diri, Pak Habibie naik begitu, lalu kemudian Gus Dur di- Pemakzulan (dimakzulkan).
"Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita menjadi membuat sistem yang lebih baik," kata Ahmad Doli dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (10/7/2025).
Oleh karena itu, Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa saat ini sulit untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden.
"Untuk apa? agar kita mulai tertib 5 tahun sekali kita belajar. Jika kemarin kita tidak menang (pemilu), nanti siapkan lagi 5 tahun," katanya.
Ahmad Doli juga menganggap bahwa pemakzulan merupakan tindakan atau sikap politik yang tidak mudah karena harus diikuti dengan aturan hukum.
Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden.
Nah, jadi karena itu, bapak-bapak silakan sampaikan, suratnya sudah masuk dan menurut saya tadi sekali lagi agar ini tidak dibesar-besarkan ke sana kemari, bacakan minta pendapat masing-masing fraksi sehingga menjadi pendapat DPR. Jika semua mayoritas mengatakan ini tidak memenuhi syarat, selesai. Penutupan kasus, " kata Doli.
Terpisah, anggota legislatif dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menilai apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI itu sah-sah saja karena mencerminkan aspirasi masyarakat.
"Secara aspirasi masyarakat itu boleh saja, dan secara konstitusi juga memungkinkan. Mengapa tidak?" kata Andreas Hugo kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Meski begitu, Andreas Hugo enggan berkata lebih jauh mengenai usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.
Menurutnya, mengenai tindak lanjut dari desakan tersebut ada pada Pimpinan DPR RI.
"Ya tinggal sekarang bagaimana pimpinan DPR melihat hal itu, dan kemudian ya Tindak lanjut "itu atau bagaimana," kata Andreas.
Ia hanya berharap agar pimpinan DPR atau MPR RI bisa lebih serius meninjau tuntutan tersebut.
Andreas Hugo juga tidak mempermasalahkan soal lamanya surat tersebut sampai ke DPR RI, karena memang tidak ada aturan yang menentukan kapan surat masuk.
"Iya, lama atau cepat (surat itu ada) itu kan relatif begitu kan. Makanya hal yang penting ya mungkin harus benar-benar dikaji," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Golkar Meminta DPR Segera Membacakan Surat Usulan Pemakzulan Gibran: Agar Tidak Dikait-kaitkan
Demikianlah Artikel Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi
Anda sekarang membaca artikel Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi dengan alamat link https://www.punyakamu.com/2025/07/ramai-kabar-pemakzulan-wakil-presiden.html
0 Response to "Ramai Kabar Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, Wakil Ketua Golkar: Minta Pendapat Masing-masing Fraksi"
Post a Comment