Judul : APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis
link : APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis
APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis
Pangan adalah soal hidup dan mati sebuah bangsa. Ia bukan sekadar urusan perut, melainkan urusan martabat, kedaulatan, dan ketahanan nasional. Sejarah mencatat: bangsa yang gagal menjamin ketahanan pangannya akan mudah terjerumus dalam kekacauan sosial dan kerentanan politik. Di sinilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran strategis—tidak hanya sebagai alat fiskal, tetapi sebagai penopang utama keadilan pangan.
Tantangan ketahanan pangan Indonesia saat ini tidak ringan. Mulai dari menurunnya produktivitas pertanian akibat alih fungsi lahan yang massif, terbatasnya akses sarana dan prasarana pertanian, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan nelayan, hingga minimnya akses pembiayaan dan keterbatasan perlindungan terhadap usaha pertanian dan perikanan.
Petani kita menghadapi dunia yang semakin kompleks. Iklim yang berubah drastis, serangan hama yang semakin sulit dikendalikan, serta dinamika geopolitik yang membuat harga pupuk, pestisida, dan pangan global melonjak tak menentu. Di sisi lain, biaya logistik dan distribusi pangan yang tinggi, karena karakter geografis Indonesia yang kepulauan, turut memperberat beban masyarakat. Ironisnya, di tengah peningkatan konsumsi pangan akibat pertumbuhan penduduk, justru petani dan nelayan kerap menjadi kelompok paling rentan secara ekonomi.
Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui berbagai kebijakan, APBN dialokasikan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, meskipun efektivitasnya seringkali terhambat oleh pelaksanaan yang tidak seragam di lapangan.
Alih Fungsi Lahan dan Penurunan Produktivitas
Alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi pertanian Indonesia. Lahan yang subur berubah menjadi kawasan industri, permukiman, hingga area komersial. Ini bukan sekadar perubahan tata ruang, tetapi ancaman nyata terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. APBN melalui Kementerian Pertanian dan ATR/BPN didorong untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, mempercepat redistribusi lahan melalui reforma agraria, serta memberikan insentif fiskal bagi daerah yang menjaga lahan pangan.
Namun, tantangan berikutnya adalah produktivitas. Banyak petani yang masih menggunakan cara tanam tradisional tanpa adanya inovasi teknologi. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai takaran, minimnya benih unggul, serta kurangnya pelatihan teknis menyebabkan hasil panen stagnan atau bahkan menurun. Oleh karena itu, belanja APBN dialokasikan untuk program intensifikasi pertanian: distribusi benih unggul, alat mesin pertanian, pelatihan teknis, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Perubahan Iklim dan Keamanan Produksi
Tahun 2024 mencatatkan kerugian besar akibat banjir dan kekeringan yang merusak ribuan hektare sawah. Ke depan, risiko ini semakin tinggi karena perubahan iklim adalah keniscayaan. APBN tidak bisa sekadar reaktif melalui bantuan sosial ketika bencana tiba. Diperlukan kebijakan yang proaktif: pembangunan bendungan, embung, dan sistem irigasi mikro, serta asuransi pertanian dan perikanan untuk menanggung risiko gagal panen atau gagal tangkap.
Sayangnya, program asuransi pertanian masih memiliki partisipasi yang rendah. Banyak petani belum memahami mekanismenya, atau takut dengan proses klaim yang rumit. Maka edukasi dan penyederhanaan birokrasi menjadi hal yang mutlak agar APBN benar-benar dapat mencapai kebutuhan di tingkat bawah.
Distribusi Makanan dan Biaya Logistik
Distribusi pangan kita masih terpusat. Harga beras di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur bisa berbeda dua kali lipat. Hal ini terjadi karena akses jalan, pelabuhan, dan cold storage belum merata. Di sinilah APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Dana Desa memainkan peran penting. Pemerataan pembangunan jalan tani, jalan produksi, hingga transportasi laut antar pulau menjadi syarat mutlak bagi keadilan pangan.
Lebih dari itu, lembaga pasar juga harus diperbaiki. Tengkulak yang mengambil margin tinggi di tengah minimnya akses petani terhadap pasar langsung menjadikan harga hasil panen tidak sebanding dengan jerih payah. Digitalisasi rantai pasok dan penguatan koperasi tani menjadi langkah yang perlu didorong melalui pembiayaan APBN yang terarah.
Ketahanan Bukan Hanya Sekadar Produksi: Pentingnya Cadangan Pangan
Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari produksi. Ketersediaan cadangan pangan nasional dan keberadaan lumbung pangan daerah harus menjadi prioritas. Krisis pangan dunia akibat konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki stok strategis akan goyah dalam hitungan minggu.
APBN dialokasikan untuk memperkuat peran Badan Pangan Nasional dalam menjaga stok beras, jagung, kedelai, dan komoditas penting lainnya. Namun, tidak hanya soal menyimpan, manajemen cadangan pangan harus berbasis sistem rotasi dan digitalisasi agar tidak menjadi ladang pemborosan anggaran akibat kedaluwarsa dan penyimpanan yang tidak layak.
Pembangunan yang Melibatkan Petani, Bukan Hanya untuk Petani
Pembangunan pertanian bukan sekadar soal bangunan fisik. Ini adalah proses budaya dan sosial. Oleh karena itu, petani dan nelayan tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. Mereka harus menjadi subjek: terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran.
Penguatan kapasitas lembaga petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi, harus menjadi bagian dari strategi besar. Termasuk melibatkan generasi muda dalam pertanian modern dengan pendekatan teknologi dan insentif yang memadai. Tanpa generasi muda, pertanian akan ditinggalkan.
APBN sebagai Pilar Keadilan Pangan
Ketahanan pangan sejatinya bukan urusan kementerian pertanian semata, melainkan tugas bersama seluruh elemen negara. Dalam hal ini, APBN adalah alat negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang kelaparan karena kemiskinan atau ketimpangan akses.
APBN harus bekerja dari ladang hingga ke meja makan. Ia harus menjadi jembatan yang menghubungkan harapan petani dengan kebutuhan konsumen. Dalam setiap rupiah yang dialokasikan, harus tertanam semangat keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan.
Membangun ketahanan pangan bukanlah pekerjaan instan, melainkan pekerjaan jangka panjang yang memerlukan visi, konsistensi, dan keberpihakan. Dan di dalamnya, APBN bukan hanya catatan fiskal, tetapi wujud cinta negara kepada rakyatnya.
Demikianlah Artikel APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis
Anda sekarang membaca artikel APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis dengan alamat link https://www.punyakamu.com/2025/07/apbn-untuk-ketahanan-pangan-menggenggam.html
0 Response to "APBN untuk Ketahanan Pangan: Menggenggam Harapan di Tengah Ancaman Krisis"
Post a Comment