Judul : Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah
link : Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah
Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah
Terbaik untuk Anda.CO.ID, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah menilai penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahayakan masa depan perekonomian global.
"Banyak negara akan mengambil jalan proteksionisme, dan ini tidak menguntungkan bagi kerja sama global untuk kemakmuran bersama," katanya kepada media di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Pernyataan ini merespons tarif baru yang dikenakan Trump untuk Indonesia pada 7 Juli 2025. Presiden Trump menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.
Dengan demikian, tarif ini tidak berubah dari yang telah dikenakan Presiden Trump sejak April 2025 lalu. Sementara negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif lebih rendah, yaitu 24 persen, dan Thailand lebih tinggi, yakni 36 persen.
Tarif yang diberlakukan terhadap Indonesia akan berlaku mulai 1 Agustus 2025, atau kurang dari sebulan lagi. Alasan Presiden Trump menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap Indonesia antara lain karena tidak ada perusahaan dari Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat (AS). Sebelum tenggat waktu, AS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi kembali.
Bagaimana sebaiknya merespons kebijakan ini? Said menyarankan sejumlah langkah bagi pemerintah, yaitu pertama, dari tenggat waktu yang tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk terus mengambil jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS.
Tentu saja pemerintah harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut, seperti poin yang ditekankan, yaitu memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufacturing di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia.
"Seperti tercatat dalam data BPS, neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencatat surplus 6,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp 104,9 triliun (kurs Rp 16.350 per dolar AS)," katanya.
Kedua, memang diakui bahwa AS adalah negara dengan populasi yang besar, dengan daya beli yang sangat besar. Sehingga menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor Indonesia.
Produk-produk Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alat kaki, peralatan listrik, karet dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS.
Dia menilai bahwa pemerintah sebaiknya memiliki banyak opsi jika tarif 32 persen tetap diberlakukan. Pemerintah harus secepat mungkin berupaya mencari pasar pengganti untuk beberapa barang ekspor ke AS yang tidak kompetitif dari segi harga pasca penerapan tarif. Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk dieksplorasi.
Ketiga, secara bersamaan pemerintah harus berupaya mencari jalan penyelesaian multilateral. Semua negara sedang dikenai sanksi oleh AS dengan penerapan tarif perdagangan. Mereka memiliki kekhawatiran yang sama. Secara metaforis, AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara-negara di Eropa Barat yang selama ini sejalan dan seiring.
Menurut Said, pemerintah dapat menggalang negara-negara tersebut untuk memperkuat posisi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai lembaga yang sah dan adil dalam masalah perdagangan internasional.
Keempat, melalui perundingan multilateral, terutama di WTO, atau lembaga multilateral lainnya seperti G20 tanpa AS, pemerintah dapat mengajak untuk membentuk komunitas kerja sama perdagangan internasional, tujuannya adalah mendapatkan pasar baru untuk produk-produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena adanya tarif tinggi.
"Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir karena produk mereka mendapatkan pasar pengganti," kata Said.
Keenam, pemerintah juga perlu membangun dukungan internasional yang lebih luas, karena kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh lembaga internasional. Dalam hal perdagangan, mereka mengabaikan WTO, IMF, dan Bank Dunia.
Di bidang politik dan militer, AS juga mengabaikan semua penyelesaian multilateral. "Sudah waktunya pemerintah memimpin penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan," katanya.
Keenam, di dalam negeri, harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter. "Karena tiga sektor tersebut banyak didukung oleh aktivitas impor dan pengaruh eksternal. Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta mengambil berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya mengandalkan Dolar AS," kata Said mengingatkan.
Demikianlah Artikel Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah
Anda sekarang membaca artikel Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah dengan alamat link https://www.punyakamu.com/2025/07/tarif-respons-32-persen-trump-ini-6.html
0 Response to "Tarif Respons 32 Persen Trump, Ini 6 Saran dari Banggar DPR-RI untuk Pemerintah"
Post a Comment